Daftar Peraturan Pemerintah untuk Kendaraan Bermotor

Kebijakan Kementerian Perindustrian Undang-Undang No. 5/1984 Tentang Perindustrian Undang-Undang No. 7/1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 275/1999 Tentang Industri Kendaraan Bermotor Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 276/1999 Tentang Pendaftaran Tipe & Varian Kendaraan Bermotor Keputusan Dirjen Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka No. 024/2003 Tentang Penetapan Tingkat Keteruraian Kendaraan Bermotor & Komponen Tujuan Perakitan Keputusan Dirjen Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka No. 007/1999 Tentang Tata Cara & Persyaratan Pedaftaran Tipe & Varian Kendaraan Bermotor Peraturan bersama Menteri Perindustrian & Menteri Perdagangan No. 12/2006 & 07/2006 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Ban Secara Wajib Peraturan Direktorat Jendral Industri Agro Dan Kimia No : 52/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/2007 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib Peraturan Direktorat Jendral  Industri Agro Dan Kimia No : 73/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 34/M-Ind/Per/4/2007 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian No. 43/M-Ind/Per/7/2008 Tentang Penetapan Kelompok Industriyang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi Peraturan Direktorat Jendral  ILMTA No. 04/ILMTA/PER/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Pengakuan Sebagaiimportir Produsen (IP) Besi Atau Baja Dan Penetapan Importir Terdaftar (IT) Besi Atau Baja Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2011 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menperin No. 19/M-IND/PER/2/2010 perihal Daftar Mesin, Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 70/M-IND/PER/7/2012 Tentang Pemberlakuan Persyaratan Teknis Rangkaian Komponen Konverter Kit untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 31/M-IND/PER/2/2012 Tentang Penujukan Lembaga Penilaian  Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (BJ-LS) Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 33/M-IND/PER/2/2012 Tentang Penujukan Lembaga Penilaian  Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (BJ-LAS) Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 37/M-IND/PER/2/2012 Tentang Pemberlakuan  Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan  Beton Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 38/M-IND/PER/2/2012 Tentang Pemberlakuan  Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 39/M-IND/PER/2/2012 Tentang  Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (BJ-L AS) Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/2/2012 Tentang  Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Pelat Dan Gulungan Canai Panas  (BJ-P) Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 41/M-IND/PER/2/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri Perindustrian No. 90/M-IND/PER/8/2010 Tentang  Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran  Dan Gulungan Canai Dingin  (BJ-D) Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 43/M-IND/PER/2/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri Perindustrian No. 20/M-IND/PER/4/2011 Tentang  Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Profil Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 58/M-IND/PER/5/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/1/2012 Tentang  Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban  Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 59/M-IND/PER/5/2012 Tentang  Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O Dan L  Secara Wajib Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 65/M-IND/PER/5/2012 Tentang  Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu

KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/2006 Tentang Ketentuan Impor  Kendaraan Bermotor Bukan Baru (Larangan Impor Kendaraan  Bermotor Bukan Baru) Peraturan Menteri Perdagangan No. 49/2007 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/M-DAG/PER/4/2005 Tahun Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 29/M-Dag/Per/6/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-Dag/Per/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Dan Cakram Optik  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-Dag/Per/6/2009 08/M-Dag/Per/2/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-Dag/Per/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja  Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka Nomor : 04 /Ilmta/Per/2/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Pengakuan Sebagai Importir Produsen (Ip) Besi Atau Baja Dan Penetapan Importir Terdaftar (It) Besi Atau Baja Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Laber Pada Barang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 63/M-DAG/Per/12/2009 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/2010 Tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Impor (API)  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Barang Modal Bukan Baru  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

Kebijakan Kementerian Keuangan Undang-Undang No. 17/ 2006 perihal Kepabeanan Peraturan Pemerintah No. 59/1999 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Peraturan Pemerintah No. 41/2005 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah No. 145/2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Peraturan Pemerintah  No. 12/2006 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah No. 145/2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE-30/1999 Tentang Impor Kendaraan Bermotor Dan Komponen Kendaraan Bermotor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2005 Tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010 Tahap Kedua Peraturan Pemerintah  No 33/1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat Peraturan Menteri Keuangan No. 34/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Impor Bahan Baku Peraturan Menteri Keuangan No 32/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 399/1996 Tentang Gudang Berikat Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.011/2008 Tentang Penerapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk Tertentu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.011/2008 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Dayasaing IndustriSektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2008 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 /PMK.011/2009 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Danpeningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.011/2009 Tentang Penetapan Tarif Beamasuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2009 Beamasuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK011/2006 TENTANG Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261.PMK.011/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan UntukmemrproduksiBarang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Barang Impor dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2011

Lain nya 

• Kebijakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup
• Kebijakan Kementerian Perhubungan Darat
• Kebijakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
• Kebijakan Kementerian Dalam Negeri
• Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Gubernur DKI
• Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
• Kebijakan POLRI
• Kebijakan Bank Indonesia
• ASEAN Free Trade Area (AFTA)
• The Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (EPA)
• Indonesia - Korea EPA
• ASEAN-ANZ Free Trade Area (AANZFTA)
• ASEAN-Korea Free Trade Area
• ASEAN-China Free Trade Area