 |
| PAMERAN PROTON SUPRIMA ACTIVE CONCEPT DI MY AUTO FEST 2016 |
Asia Otomotif - Kontroversi kerjasama produsen kendaraan beroda empat Malaysia, Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari milik A.M. Hendpropriyono untuk berbagi kendaraan beroda empat nasional berlanjut. Kali ini, protes datang dari pelaku bisnis kendaraan beroda empat nasional.
Ketua Asosiasi Industri Automotive Nusantara () Ibnu Susilo bilang, kendaraan beroda empat nasional yaitu kendaraan beroda empat yang dibikin oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki lokal. "Proyek juga harus dikerjakan dan dirakit oleh insinyur nasional," ujar Ibnu ke KONTAN, Senin (9/2).
Kerjasama Adiperkasa dengan Proton membuat pabrik kendaraan beroda empat nasional, ada kemungkinan, kepemilikan saham didominasi prinsipal, yakni Proton. Apalagi, proyek itu dikerjakan perusahaan berbeda negara. "Proyek ini tak beda dengan produsen kendaraan beroda empat lain di Indonesia," ujarnya.
Kerjasama itu juga tak ubahnya kerjasama antara Astra Group dengan Toyota, atau Salim Group dengan Suzuki. Mereka sebatas mengejar pasar kendaraan beroda empat di Indonesia yang setahun mencapai 1,2 juta, bahkan berpotensi mampu bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Alhasil, kata Ibnu, industri kendaraan beroda empat nasional kian mendapat banyak pesaing. Lihat saja, anggota . semula punya tujuh anggota yang memproduksi kendaraan beroda empat lokal dengan merek: Fin Komodo, Tawon, GEA, Wakaba, Boneo, Kacil, dan Mesin ITM. Lantaran kalah bersaing, "Yang tersisa Fin Komodo dan Gea. Yang lain, mati suri" ujar Ibnu masygul.
Meski agenda kendaraan beroda empat nasional ideal, Menteri Perindustrian Saleh Husin bilang, pemerintah tak memiliki agenda kendaraan beroda empat nasional tahun ini. Kerjasama Proton dan Adiperkasa yaitu kerjasama bisnis. Proyek kendaraan beroda empat mantan komandan Badan Intelijen Negara (BIN) bukan proyek nasional.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago juga memastikan, proyek kendaraan beroda empat nasional tak masuk d Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Oleh sebab itu, kata Panggah Susanto, Plt Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemperin, pemerintah tak akan memperlihatkan perlakuan khusus ke mereka. Apalagi, industri otomotif yang menyebut lokal faktanya juga mengimpor materi baku.
Agar tak rancu, Budi Nur Mukmin General Manager Marketing Communication & Product Planning Nissan Motor Indonesia menyarankan, pemerintah memiliki kriteria kendaraan beroda empat nasional. Misal, "Apakah kendaraan beroda empat diproduksi dan berbahan baku lokal, serta harus didesain orang lokal," ujarnya. Dengan begitu, kerancuan akan hilang.