 |
| Peluncuran Toyota Agya dan Daihatsu Ayla |
Otomotif, Jakarta - Ambisi pemerintah untuk memproduksi kendaraan dengan harga terjangkau bagi sebagian masyarakat Indonesia bukan barang baru. Bahkan lebih jauh lagi, pemerintah bermimpi untuk menghasilkan kendaraan beroda empat nasional (Mobnas).
Ide membuat kendaraan beroda empat murah sekaligus Mobnas sudah muncul semenjak 17 tahun lalu, tepatnya pada 19 Februari 1996. Kala itu pemerintah yang masih dipimpin Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 perihal Pebangunan Industri Mobil Nasional.
Kini hampir dua dekade, pemerintah kembali mengeluarkan pandangan gres membuat kendaraan beroda empat murah namun tanpa label Mobnas. Pemerintah memilih untuk berbagi kendaraan beroda empat murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car-LCGC) lewat payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 perihal Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, memastikan jadwal yang diusung pemerintah kali ini berbeda dengan proyek Mobnas karya pemerintah Soeharto. "Diharapkan akan lebih baik setelah mempelajari dengan seksama segala sesuatunya," kata Hidayat.
Berikut yaitu perbedaan pengembangan Mobnas Soeharto dan kendaraan beroda empat LCGC:
Mobnas Soeharto
Dalam berbagi Mobnas, mantan presiden (Alm) Soeharto mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 1996 perihal Pembangunan Industri Mobil Nasional. Payung hukum ini kemudian dicabut dua tahun kemudian.
Tujuan:
1. Tahap dalam tinggal landas pembangunan perlu diperkuat dengan kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi darat dalam wujud pembuatan kendaraan beroda empat nasional
2. Dalam jangka panjang, kendaraan beroda empat nasional tersebut perlu pula diekspor dalam rangka memperkuar kemandirian sumber-sumber pembiayaan nasional
Kriteria Mobil Nasional
1. Menggunakan merek yang diciptakan sendiri
2. Diproduksi di dalam negeri
3. Menggunakan komponen buatan dalam negeri
Kementerian yang terlibat dan tugasnya:
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
membina, membimbing, dan memberi fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku biar industri kendaraan beroda empat nasional tersebut:
a. menggunakan merek yang diciptakannya sendiri
b. sebanyak mungkin menggunakan komponen buatan dalam negeri;
c. dapat mengekspor kendaraan beroda empat hasil produksinya.
2. Menteri Keuangan
memberi fasilitas di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
a. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;
b. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan kendaraan beroda empat yang diproduksi;
c. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan kendaraan beroda empat yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.
3. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga pembangunan industri kendaraan beroda empat nasional tersebut dapat berjalan lancar
Mobil Murah SBY
Kendati tak spesifik membuat payung hukum mengenai Mobnas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan PP Nomor 31/2013 yang didalamnya mengatur PPNBM bagi industri otomotif. Selain kendaraan beroda empat murah dan hemat energi, aturan ini juga mengatur persoalan pajak bagi kendaraan jenis lainnya. Khusus untuk pengembangan kendaraan beroda empat murah, berikut yaitu instruksi pemerintah:
Dasar pertimbangan:
Untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung konversi energi di bidang transportasi, serta mendukung upaya peningkatan kapasitas produksi industri kendaraan bermotor dalam negeri, perlu mengatur kembali pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap kendaraan bermotor
Fasilitas
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor dihitung dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk jadwal kendaraan beroda empat hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon,
Kriteria bebas PPNBM:
1. motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder hingga dengan 1.200 cc dan konsumsi materi bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau materi bakar lain yang setara dengan itu; atau
2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder hingga dengan 1.500 cc dan konsumsi materi bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau materi bakar lain yang setara dengan itu.(Fik/Shd)