 |
| Penyakit yang menjangkiti obsesi mobil nasional selalu layu sebelum berkembang, adalah berasal dari political will yang lemah dari pemerintah dan DPR. |
Otomotif, Jakarta - Pemerintah gres saja mengeluarkan aturan terkait kendaraan beroda empat murah melalui peraturan pemerintah No 41 tahun 2013. Namun sayang, di aturan itu tidak ada yang secara khusus membahas proteksi terhadap kendaraan beroda empat nasional atau angkutan murah pedesaan yang dulu pernah dibicarakan.
Dahulu pemerintah menurut Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi Asosiasi Automotive Nusantara (Asia Nusa) Dewa Yuniardi pernah menjanjikan akan memproteksi merek-merek lokal yang dalam beberapa tahun terakhir mencoba untuk muncul.
Selain itu, rencana angkutan murah pedesaan juga pernah disiapkan biar para petani dan masyarakat desa mampu mendapat kendaraan.
"Tapi di PP yang gres itu, kita tidak melihat dua hal tadi dibicarakan," kata Dewa.
Malah, pembagian kelas mesin antara merek lokal dan abnormal yang awalnya pernah dibahas --lokal dijanjikan akan diberikan segmen 750 cc ke bawah dan abnormal akan diberikan 1.000-1.200 cc-- tidak lagi ada.
"Yang ada malah goresan pena 'sampai dengan 1.200 cc', kalau begitu, merek-merek lokal yang mesinnya kecil kan dipaksa harus tarung bebas dengan asing. Ini kita menyerupai digiring untuk masuk rimba belantara, alasannya yaitu mereka (merek asing) akan bebas masuk ke segmen kita," ujar Dewa.
Sementara ketika membahas persoalan angkutan murah pedesaan, Dewa mengatakan kalau dahulu jadwal ini sudah dibicarakan secara panjang lebar, tapi ternyata tidak pula termuat di PP tadi.
"Dulu bahasannya sudah panjang. Tapi sepertinya pemerintah sudah lupa," kata Dewa.
Lalu apakah merek-merek kendaraan beroda empat nasional merasa dibohongi pemerintah? "Kita tidak dibohongi, tapi dikadali," tuntas Dewa.
Berapa Potensi Pendapatan Negara yang Hilang?
Program kendaraan beroda empat murah yang gres saja dikeluarkan pemerintah membuat senang para produsen kendaraan beroda empat asing. Namun, bila ditilik lebih dalam, maka ada potensi pendapatan negara yang hilang tanggapan kebijakan itu.
Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi Asosiasi Automotive Nusantara (Asia Nusa) Dewa Yuniardi menuturkan kalau ada potensi kehilangan triliunan rupiah tanggapan kebijakan ini meski ia mengakui ada sisi positif menyerupai terserapnya banyak tenaga kerja baru. Saat ini pajak PPnBM yang dikenakan di Indonesia mencapai 10-75 persen.
"Pertama-tama dalam regulasi LCGC ini kan disebutkan kalau mobil-mobil 1.200 cc ke bawah dengan syarat tertentu pajak PPnBM hilang, jadi 0 persen. Kita lihat lagi, potensi segmen ini mencapai 600.000 per tahun," kata Dewa.
"Misalnya saja kita hitung PPnBM 30 persen. Kalau harga mobilnya Rp 50 juta saja, maka pajaknya mampu Rp 15 juta. Nah, kalikan saja Rp 15 juta tadi dengan potensi 600.000 unit. Itu banyak sekali. Padahal kan harga kendaraan beroda empat merek abnormal tidak ada yang Rp 50 juta," lugasnya.
"Kalau kita menggunakan hitungan tadi, maka ada opportunity loss hingga Rp 9 triliun," cetusnya lagi.
Karena itulah, Asia Nusa menurut Dewa tidak sepakat adanya intensif menyerupai ini di tengah APBN yang masih kecil.
Terlebih, kalau kita melihat peraturan pemerintah No 41 tahun 2013 yang mengatur hal ini, mobil-mobil dengan materi bakar alternatif malah masih dikenai pajak.
"Itu kan artinya, kendaraan berbahan bakar alternatif masih dianaktirikan. Tidak ada visi untuk masa depan, padahal kalau mau lepas dari minyak bumi ya harus dimulai dari sekarang," tuntasnya.
Kebijakan Mobil Murah Dinilai Salah Arah
Dewan Energi Nasional menilai keluarnya kendaraan beroda empat murah ramah lingkungan Low Cost and Green Car (LCGC) hanya akan memboroskan dan menghabiskan energi fosil yang ketika ini mulai langka.
"Harusnya jangan bikin kendaraan beroda empat murah, tapi transportasi yang murah," kata Prof Muhtasor PhD, anggota Dewan Energi Nasional pada suarasurabaya.net, Kamis (6/6/2013).
Guru Besar dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini mengatakan, transportasi murah tidak harus dengan adanya kendaraan beroda empat murah.
Apalagi, konsep kendaraan beroda empat murah yang ketika ini dikembangkan pemerintah hanya murah ketika membeli mobil. Sedangkan konsumsi materi bakar akan semakin mahal.
"Dengan kendaraan beroda empat murah, orang akan beramai-ramai beli mobil, kemacetan akan semakin panjang. Artinya konsumsi materi bakar akan mahal," kata dia.
Indonesia, harusnya menjiplak beberapa negara yang terus berbagi transportasi murah dengan cara memperbaiki transportasi massal.
Muhtasor menilai, konsepsi kendaraan beroda empat murah ini bukti jikalau kebijakan pemerintah sering tidak sejalan dengan kebijakan lainnya.
Mobil murah ini, dari sisi industri mungkin menguntungkan, namun akan menghancurkan dari sisi kebijakan hemat energi yang ketika ini juga disuarakan pemerintah.
Dengan adanya kendaraan beroda empat murah, bukan tidak mungkin pemain energi dunia ikut bermain sehingga ketergantungan akan materi bakar fosil semakin tinggi. Akibatnya, harga BBM juga semakin mencekik. (fik/ipg)