 |
| Ilustrasi (Foto: Okezone) |
Asia Otomotif, Jakarta - Rencana pemerintah memperlihatkan insentif pajak untuk kendaraan beroda empat murah ramah lingkungan sebaiknya dipertimbangkan. Tujuan produsen memproduksi kendaraan beroda empat murah hanya untuk kepentingan bisnis semata.
Tidak sesuai dengan aktivitas pemerintah untuk menciptakan transportasi massal yang nyaman sehingga mengurangi pemakaian kendaraan bermotor pribadi.
Terbukti, kendaraan yang diproduksi itu hanya berkapasitas lima penumpang (sedan) dan segmentasi penjualan diarahkan kepada pengendara sepeda motor yang dibutuhkan beralih untuk memakai kendaraan beroda empat pribadi.
Jika 30 persen dari pengendara sepeda motor beralih memakai kendaraan beroda empat murah yang dimensinya tiga kali ukuran sepeda motor itu, mampu dibayangkan betapa semakin parahnya kemacetan di jalan-jalan, khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Tujuan mengurangi konsumsi materi bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu tidak masuk akal. Menurut rencana, kendaraan beroda empat ini dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
Konsumen akan lebih memilih menggunakan kendaraan beroda empat konvensional dengan konsumsi BBM 12 kilometer per liter ketimbang kendaraan beroda empat murah dengan konsumsi BBM 20 kilometer per liter jikalau kendaraan beroda empat konvensional masih boleh menggunakan BBM bersubsidi yang harganya hanya separuh dari harga BBM nonsubsidi.
Tujuan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi mengada-ada.
Saat ini banyak kendaraan beroda empat mewah masih menggunakan BBM bersubsidi, bagaimana sistem kontrolnya?
Kebijakan kendaraan beroda empat murah hanya akan meningkatkan kredit yang bersifat konsumtif dan berisiko macet. Jika harga kendaraan beroda empat Rp 80 juta, orang yang mempunyai uang Rp 20 juta, setelah ada promosi diskon uang muka, mampu mempunyai mobil.
Lebih bermanfaat jikalau insentif pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan transportasi massal.